RADARSINGIK.CO – Langkah berani ditempuh Komunitas Selamatkan Aceh Singkil (KSAS). Founder KSAS, Budi Harjo, mendatangi langsung Gedung Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) RI di Jakarta untuk menyerahkan empat laporan prioritas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengguncang Kabupaten Aceh Singkil.
Kedatangan Budi Harjo tidak sia-sia. Ia diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) KEJAGUNG RI. Pertemuan berlangsung kondusif dan penuh keterbukaan. Pihak KEJAGUNG menyambut baik laporan tersebut dan memberikan respons positif terhadap berkas data yang diserahkan.
Dalam pertemuan itu, Budi Harjo membeberkan empat kasus yang dinilai menjadi prioritas dan mendesak untuk diusut tuntas oleh penegak hukum di level pusat.
Dugaan kerugian negara jumbo mengintai di balik terbengkalainya bangunan pelabuhan khusus Crude Palm Oil (CPO) di Aceh Singkil. Fasilitas yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi daerah itu kini mangkrak, meninggalkan tanda tanya besar soal tata kelola dan anggarannya.
Proses pengadaan lahan untuk program Sekolah Rakyat disinyalir penuh kejanggalan. Mulai dari proses transaksi hingga penetapan harga lahan, KSAS menemukan indikasi yang tidak wajar dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Paling menyita perhatian, dugaan penyelewengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp4 Miliar yang dialokasikan untuk 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dana yang seharusnya menjadi penyelamat di saat darurat itu diduga disalahgunakan.
Bahkan bantuan dari Presiden berupa daging kurban senilai Rp1 Miliar tak luput dari dugaan penyimpangan. Penyaluran dan pengelolaan anggarannya dinilai tidak transparan.
”Kami hadir di KEJAGUNG membawa harapan besar masyarakat Aceh Singkil agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah kami berjalan objektif. Kami sangat mengapresiasi Kasi Intel KEJAGUNG beserta jajaran yang sangat terbuka, welcome, dan profesional dalam menerima berkas data yang kami serahkan hari ini,” tegas Budi Harjo di depan Gedung Kejaksaan Agung.
Budi menegaskan, langkah ini bukan sekadar laporan. Ini adalah suara masyarakat Aceh Singkil yang sudah lelah dengan praktik-praktik yang diduga koruptif dan menghambat kemajuan daerah.
Komunitas Selamatkan Aceh Singkil menyatakan komitmennya untuk terus mengawal keempat laporan ini hingga tuntas. Mereka berharap KEJAGUNG RI turun tangan langsung demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Aceh Singkil yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.




























