RADARSINGKIL.CO – Negara tidak main-main menggelontorkan anggaran untuk kesehatan di ujung barat Indonesia. Tahun 2026 ini, Kabupaten Aceh Singkil kecipratan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp11.619.237.000 untuk menggerakkan 12 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 11 kecamatan.
Anggaran miliaran rupiah itu secara normatif diperuntukkan bagi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial. Mulai dari promosi kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting, pengendalian penyakit, hingga program sensitif seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi balita dan ibu hamil.
Namun, besarnya angka ini justru melahirkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: Sejauh mana transparansi dan akuntabilitas realisasinya?
Berdasarkan data alokasi BOK 2026 yang diterima RADARSINGKIL.CO, terpotret ketimpangan anggaran yang cukup jomplang antar Puskesmas.
Puskesmas Gunung Meriah menjadi penerima terbesar dengan pagu Rp1.952.953.000. Hampir dua kali lipat dari Puskesmas terbawah. Sementara di posisi buncit, Puskesmas Kuala Baru hanya mendapat Rp633.600.000.
Selisih keduanya mencapai Rp1,3 miliar lebih. Padahal, keduanya sama-sama memiliki mandat memberikan pelayanan kesehatan dasar.
Berikut rincian lengkap alokasi BOK 2026 untuk 12 Puskesmas di Aceh Singkil.
1. Gunung Meriah: Rp1.952.953.000
2. Singkil: Rp1.313.400.000
3. Singkil Utara: Rp1.200.900.000
4. Simpang Kanan: Rp1.128.500.000
5. Danau Paris: Rp844.800.000
6. Singkohor: Rp843.600.000
7. Kota Baharu: Rp823.100.000
8. Suro: Rp807.800.000
9. Pulau Banyak: Rp721.000.000
10. Pulau Banyak Barat: Rp686.900.000
11. Kuta Tinggi: Rp662.684.000
12. Kuala Baru: Rp633.600.000
Yang tak kalah disorot adalah pos PMT berbahan pangan lokal. Nilainya tak kalah fantastis, Rp4.231.300.000 yang tersebar di 12 Puskesmas tersebut. Program ini vital karena langsung menyentuh balita stunting dan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK).
Sayangnya, saat dikonfirmasi, sejumlah Kepala Puskesmas di Aceh Singkil memilih bungkam. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp tidak mendapat respons.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari elemen masyarakat sipil. Aliansi Masyarakat Peduli Aceh Singkil (AMPAS) meminta aparat pengawas tidak tutup mata.
”Jangan sampai ada duplikasi laporan. Di desa ada, di Puskesmas juga ada laporannya, padahal barangnya satu. Ini yang harus diperjelas. Kami dari AMPAS meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk turun melakukan audit,” desak perwakilan AMPAS.
AMPAS menilai, dengan anggaran PMT yang mencapai miliaran rupiah, publik berhak tahu secara detail, berapa sasaran balita dan bumil yang menerima, menu apa yang diberikan, berapa hari pemberian, dan siapa penyedia bahan pangan lokalnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Aceh Singkil belum memberikan keterangan resmi terkait formula penentuan alokasi yang jomplang serta mekanisme pengawasan penggunaan BOK di tingkat Puskesmas.
