Radar Singkil | – Aksi unjuk rasa menggema di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Kamis (4/9/2025). Massa datang dengan membawa beragam isu nasional dan daerah, menyuarakan tuntutan yang mereka sebut sebagai bentuk solidaritas atas gelombang aksi serupa di tingkat nasional.
Di barisan paling depan, sehelai spanduk bertuliskan “Aceh Singkil Gelap” mencuri perhatian. Spanduk itu terbuat dari kain putih dengan tulisan cat pilok merah, dipegang erat oleh sejumlah demonstran sebagai simbol kritik terhadap kondisi yang mereka nilai suram—baik dari aspek nasional maupun lokal.
“Ini aksi solidaritas yang terjadi di tingkat nasional,” seru Aidil, salah satu orator, di hadapan massa yang terus menyuarakan tuntutan mereka.
Salah satu tuntutan utama massa adalah desakan kepada DPRK Aceh Singkil untuk menyetujui percepatan pengesahan Undang-undang Perampasan Aset, yang menurut para pengunjuk rasa sangat dibutuhkan untuk memberantas praktik korupsi. Mereka juga meminta dilakukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga perwakilan rakyat, mulai dari DPR RI hingga DPRD di seluruh Indonesia.
Pada bagian lain orasi, massa menyoroti tindakan represif aparat keamanan dalam menangani demonstrasi di sejumlah daerah. Hal itu memicu kecaman keras dari demonstran yang menuntut aparat bertindak profesional dan menghormati hak-hak warga negara.
Isu lokal pun tak luput dari sorotan. Demonstran menyinggung kondisi infrastruktur jalan yang rusak, persoalan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, hingga pengadaan mobil dinas dan iPhone yang dilakukan di Aceh Singkil dan dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Ketegangan mereda sejenak ketika Bupati Aceh Singkil, Safriadi, turun langsung menemui massa. Ia diminta menjawab persoalan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan warga.
“Pembangunan jalan segera dilakukan. Sekarang sedang dalam proses tender di Banda Aceh,” jelas Safriadi di hadapan para demonstran.
Aksi tersebut berlangsung damai hingga massa perlahan membubarkan diri. Namun, berbagai tuntutan yang disuarakan menandakan kuatnya tekanan publik terhadap pemerintah dan DPRK Aceh Singkil untuk memberikan jawaban konkret atas beragam persoalan yang disorot masyarakat.




























