Mobil Dinas Rp2,6 Miliar: Kemewahan di Atas Luka Rakyat Aceh Singkil‎

RADAR SINGKIL | – Aroma ketidakadilan menyengat dalam draf APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026. Di tengah jerit warga yang belum usai membersihkan lumpur sisa banjir, Pemerintah Kabupaten justru memunculkan rencana fantastis: Pengadaan mobil dinas Bupati senilai Rp2,6 miliar.
‎
‎​Langkah ini sontak memicu “kebakaran” di kalangan aktivis. Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS) berdiri di barisan terdepan, menuding kebijakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap empati publik.
‎
‎​Ketua FMPK-AS, M. Yunus, dengan nada bicara bergetar menahan geram, menyebut rencana ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal hati nurani.
‎
‎​”Ini adalah ironi yang menyakitkan. Bagaimana mungkin di saat rakyat kita masih terseok-seok memulihkan ekonomi pascabencana, pemerintah justru mempertontonkan syahwat kemewahan? Membeli mobil miliaran rupiah di tengah infrastruktur yang hancur adalah bukti nyata salah kaprahnya prioritas pemimpin,” tegas Yunus, Senin (26/1).
‎
‎​Dalam analisisnya, FMPK-AS menyoroti kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas. Dana Rp2,6 miliar dipandang sebagai aset besar yang mampu mengubah wajah layanan publik jika digunakan dengan tepat. Mahasiswa mendesak agar anggaran tersebut dialihkan untuk:
‎
‎​Restorasi Infrastruktur: Menambal jalan dan jembatan yang lumpuh akibat banjir.
‎​Urat Nadi Ekonomi: Bantuan modal bagi UMKM dan petani yang gagal panen.
‎​Kesehatan & Pendidikan: Menjamin layanan dasar yang selama ini sering kali hanya “cukup di atas kertas.”
‎
​”Pengelolaan uang rakyat itu ada moralnya. Memaksakan belanja mewah di tengah krisis bukan sekadar pemborosan, tapi bentuk pengabaian terhadap rasa keadilan,” tambah Yunus.
‎
‎​FMPK-AS tidak hanya membidik eksekutif, tetapi juga memberikan peringatan pedas kepada para wakil rakyat di DPRK Aceh Singkil. Mereka diminta tidak “bobok siang” dan berani mencoret anggaran yang tidak pro-rakyat tersebut.
‎
‎​Yunus menutup pernyataannya dengan ultimatum yang tidak main-main. Jika suara mahasiswa dan jeritan rakyat tetap diabaikan, FMPK-AS siap turun ke jalan melakukan konsolidasi massa secara besar-besaran.
‎
‎​”Kami akan kawal setiap rupiah uang rakyat. Jika pemerintah tetap buta dan tuli, jangan salahkan jika gerakan moral mahasiswa yang akan berbicara di lapangan,” pungkasnya.