Radar Singkil, Banda Aceh | – Provinsi Aceh kembali berada dalam sorotan nasional setelah gelombang banjir dan tanah longsor melanda berbagai wilayah selama beberapa hari terakhir. Hingga Sabtu (29/11/2025), tercatat 14 kabupaten/kota mengibarkan status siaga darurat, menandakan betapa luas dan seriusnya dampak bencana hidrometeorologi kali ini.
Namun situasinya jauh lebih memprihatinkan. Di tengah upaya penanganan yang terus dilakukan, empat daerah resmi angkat tangan dan menyatakan tidak sanggup menangani bencana secara mandiri. Kondisi ini menandai titik kritis yang memerlukan intervensi penuh dari Pemerintah Provinsi Aceh.
Daerah yang menyatakan ketidaksanggupan tersebut adalah:
Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Selatan
Kabupaten Aceh Singkil
Kota Lhokseumawe
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Fadmi Ridwan, mengonfirmasi bahwa keempat daerah tersebut telah mengirimkan surat resmi permohonan bantuan. Surat-surat itu menggambarkan kondisi lapangan yang kian memburuk—mulai dari wilayah pemukiman yang terisolasi, akses transportasi lumpuh, hingga ribuan warga yang kini membutuhkan tempat pengungsian dan bantuan darurat.
“Empat kabupaten/kota tersebut sudah menyatakan ketidaksanggupan dalam rangka penanganan bencana darurat. Mengingat besarnya dampak yang terjadi, kemampuan daerah sangat terbatas dalam ketersediaan logistik, peralatan, sumber daya, dan anggaran,” tegas Fadmi Ridwan di Banda Aceh.
Fadmi menambahkan, tanpa dukungan provinsi, percepatan evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur vital akan sangat sulit dilakukan.
Pernyataan ketidaksanggupan dari empat daerah tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah provinsi. Situasi ini mengindikasikan bahwa skala bencana tidak lagi dapat ditangani secara terlokalisasi, melainkan harus menjadi prioritas tanggap darurat tingkat provinsi.
Dengan logistik yang semakin menipis, fasilitas kesehatan yang kewalahan, serta potensi cuaca ekstrem yang diprediksi masih berlanjut, Aceh membutuhkan tindakan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Kini, mata publik tertuju pada langkah pemerintah provinsi dalam beberapa hari ke depan. Setiap keterlambatan bisa memperburuk kondisi ribuan warga yang tengah berjuang di tengah banjir dan longsor.




























