Disinyalir Bermasalah, ALAMP AKSI Desak APH Usut Pengadaan Kulkas Farmasi RSUD Aceh Singkil

RADARSINGKIL.CO – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan kejanggalan dalam proyek pengadaan kulkas farmasi di RSUD Aceh Singkil. Fasilitas penyimpanan obat yang belakangan ini menjadi sorotan publik tersebut dinilai menyembunyikan persoalan yang jauh lebih mendalam ketimbang sekadar kerusakan teknis biasa.
‎
‎​Ketua DPW ALAMP AKSI Provinsi Aceh, Mahmud Padang, menegaskan bahwa penelusuran oleh penegak hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Pengusutan tidak boleh berhenti pada kondisi fisik barang saat ini, melainkan wajib menyasar seluruh rantai proses sejak tahap perencanaan hingga serah terima.
‎
‎​”Jika benar kulkas farmasi yang diadakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi standar penyimpanan obat, maka APH harus mengusut secara menyeluruh. Yang harus diperiksa bukan hanya kondisi barang saat ini, tetapi juga siapa yang merencanakan, siapa yang mengadakan, apakah spesifikasinya sesuai kontrak, apakah ada indikasi mark-up, serta apakah proses penerimaan barang dilakukan sesuai ketentuan,” tegas Mahmud Padang kepada media, Kamis (16/7/2026).
‎
‎Mahmud menjelaskan, kulkas farmasi bukanlah sekadar alat pendingin biasa, melainkan peralatan medis vital yang berfungsi menjaga stabilitas mutu obat-obatan sensitif. Kelalaian dalam pengadaan alat ini berpotensi berdampak fatal bagi kesehatan masyarakat.
‎
‎Dalam tata kelola pelayanan kesehatan modern, kegagalan sistem penyimpanan obat tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga menurunkan efektivitas obat secara kasat mata yang langsung mengancam keselamatan pasien.
‎
‎”Kita berbicara mengenai alat yang menjaga kualitas obat. Apabila sistem pendinginnya tidak memenuhi standar, maka efektivitas obat dapat terganggu. Dampaknya bukan hanya pada aset pemerintah, tetapi juga terhadap hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu,” ujarnya.
‎
‎Menyikapi risiko tinggi penyimpangan pada sektor pengadaan alat kesehatan, ALAMP AKSI meminta Kejaksaan maupun Kepolisian tidak terpaku pada pemeriksaan administratif di atas kertas saja. APH didesak untuk menggandeng auditor independen serta tenaga ahli di bidang kefarmasian.
‎
‎Pemeriksaan komprehensif ini dinilai penting untuk membedah,
‎Dokumen perencanaan kebutuhan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
‎Kesesuaian spesifikasi teknis barang dengan kontrak kerja.
‎Proses pemilihan penyedia (tender/penunjukan).
‎
‎Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) hingga proses pembayaran.
‎
‎”Sering kali persoalan pengadaan baru diketahui setelah barang digunakan. Karena itu, pemeriksaan harus menyentuh aspek teknis dan administrasi sekaligus. Jika ditemukan adanya perbedaan spesifikasi, kualitas barang yang tidak sesuai kontrak, atau indikasi perbuatan melawan hukum, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Mahmud.
‎
‎Lebih lanjut, Mahmud menyayangkan jika dugaan penyimpangan ini benar-benar terjadi di RSUD Aceh Singkil yang notabene telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Status ini seharusnya memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan demi mempercepat dan meningkatkan mutu pelayanan, bukan malah melahirkan masalah baru dalam pengadaan barang dan jasa.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa persoalan di instalasi farmasi RSUD Aceh Singkil bukan kali pertama ini terjadi. Publik tentu masih mengingat temuan DPRK Aceh Singkil pada tahun 2018 silam terkait penumpukan obat kedaluwarsa di gudang farmasi akibat lemahnya perencanaan.
‎
‎”Jangan sampai penegakan hukum berhenti pada pemeriksaan dokumen semata. Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah negara telah memperoleh barang sesuai spesifikasi yang dibayar menggunakan uang rakyat, dan apakah masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang benar-benar aman,” tandasnya.
‎
‎ALAMP AKSI berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan uang negara.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, jurnalis Radarsingkil.co telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Direktur RSUD Aceh Singkil guna mendapatkan klarifikasi perihal fungsi dan proses pengadaan kulkas farmasi tersebut. Namun, pihak manajemen rumah sakit memilih tidak merespons dan bungkam atas konfirmasi yang dilayangkan media