BONGKAR! Di Balik Keluhan Puskesmas Rusak di Aceh Singkil, Ada Rp10 Miliar Mengucur Tiap Tahun

RADARSINGKILCO  – Di saat keluhan warga Kabupaten Aceh Singkil soal obat kosong di etalase Puskesmas, pelayanan seadanya, dan sarana gedung yang rusak kian nyaring terdengar, fakta di atas kertas justru berbanding terbalik.
‎
‎Ternyata, ada EMPAT keran uang negara yang mengucur deras tanpa henti ke tubuh setiap Puskesmas setiap bulannya.
‎
‎Hasil penelusuran tim kami membongkar hitung-hitungan kasar yang angkanya mengerikan, dan ini baru dari satu keran saja.
‎
‎Mari kita ambil contoh paling kecil dan paling rendah. Tidak usah muluk-muluk.
‎
‎Satu Puskesmas dengan 10.000 peserta JKN aktif. Ini angka yang sangat wajar.
‎
‎Berdasarkan tarif kapitasi BPJS Kesehatan paling rendah, yaitu Rp7.000 per jiwa per bulan.
‎
‎Maka, Rp7.000 x 10.000 jiwa = Rp70 JUTA PER BULAN masuk ke SATU Puskesmas.
‎
‎Jika dikalikan 12 bulan, dalam setahun satu Puskesmas saja bisa meraup Rp840 JUTA hanya dari Kapitasi BPJS!
‎
‎Sekarang bayangkan skala kabupaten. Berdasarkan data Profil Kesehatan, Kabupaten Aceh Singkil memiliki 12 unit Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan. 
‎
‎Jika 12 Puskesmas x Rp840 Juta, maka angkanya tembus LEBIH DARI Rp10 MILIAR PER TAHUN!
‎
‎Dan ingat, itu baru dari SATU keran
‎
‎Selain Kapitasi BPJS, Puskesmas masih ditopang tiga keran raksasa lainnya:
‎
‎1. Dana Kapitasi BPJS Kesehatan (JKN), Dana yang dibayar berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, dibayarkan tiap bulan langsung ke rekening Puskesmas.
‎
‎2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana dari APBN melalui Kemenkes untuk operasional kesehatan promotif-preventif.
‎
‎3. APBD Kabupaten Aceh Singkil, Anggaran rutin dari daerah untuk gaji, operasional, dan dukungan kesehatan.
‎
‎4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Dana triliunan dari pemerintah pusat khusus untuk pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, dan sarana prasarana.
‎
‎Empat keran. Mengucur deras setiap bulan, setiap tahun.
‎
‎Padahal, aturan main penggunaan uang itu sudah sangat jelas dan mengikat.
‎
‎Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022, pembagian dana kapitasi itu WAJIB dengan pakem saklek
‎
‎Dana kapitasi dialokasikan sebagai berikut, sekurang-kurangnya 60% untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan 40% untuk dukungan biaya operasional. 
‎
‎PERTAMA, minimal 60% untuk Jasa Pelayanan (Jaspel). Ini adalah HAK MUTLAK para pejuang garda depan. Dokter, perawat, bidan, dan seluruh tenaga kesehatan yang bertugas siang dan malam. Pasal 9 menegaskan, Jaspel harus dibayarkan setiap bulan sesuai penerimaan kapitasi. 
‎
‎KEDUA, maksimal 40% untuk Operasional. Untuk pembelian bahan medis habis pakai, obat-obatan, hingga pemeliharaan alat kesehatan dan operasional Puskesmas keliling. 
‎
‎Artinya, jika uang dikelola benar sesuai aturan, TIDAK ADA ALASAN obat kosong. Tidak ada alasan sarana rusak. Tidak ada alasan alat kesehatan mangkrak.
‎
‎Dengan uang sebanyak itu… mengapa pelayanan masih dikeluhkan?
‎Mengapa keluhan antrean panjang, tenaga medis yang jutek, dan sarana rusak masih jadi cerita sehari-hari?
‎Mengapa obat masih sering kosong di etalase Puskesmas?
‎
‎Uangnya ada. Aturannya jelas. Angkanya fantastis.
‎
‎Lalu, di mana letak bocornya? Apakah di manajemen? Di pengawasan? Atau di transparansi?