RADAR SINGKIL – Tensimeter politik di Kabupaten Aceh Singkil diprediksi akan mencapai puncaknya pada 2 Maret 2026. Rapat Paripurna DPRK dengan agenda Hak Interpelasi terhadap Bupati kini menjadi sorotan tajam, bukan hanya sebagai rutinitas birokrasi, melainkan sebagai ujian nyali bagi para wakil rakyat.
Suara lantang datang dari barisan pemuda. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS) secara tegas mendesak agar DPRK tidak masuk angin dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Mereka mewanti-wanti agar forum terhormat tersebut tidak sekadar menjadi panggung retorika kosong.
Inisiator SOMPAS, M. Yunus, menegaskan bahwa publik tidak butuh jawaban normatif yang manis di telinga namun hampa substansi. Menurutnya, interpelasi adalah instrumen konstitusional yang sakral untuk membedah transparansi kebijakan daerah.
“Jika jawaban yang disampaikan hanya normatif dan tidak menyentuh pokok persoalan, DPRK harus berani melangkah ke Hak Angket. Jangan setengah hati menjalankan fungsi pengawasan!” tegas Yunus dengan nada lugas.
SOMPAS menekankan bahwa 2 Maret akan menjadi tolak ukur: apakah DPRK Aceh Singkil benar-benar berpihak pada rakyat atau hanya terjebak dalam formalitas administratif. Ada tiga poin krusial yang ditekankan oleh para aktivis ini,
1. Jawaban Bupati harus berbasis dokumen resmi, bukan sekadar argumentasi lisan.
2.Jika ditemukan indikasi pelanggaran berat, DPRK didesak melanjutkan ke tahap Hak Angket.
3. Jika terbukti ada pelanggaran sumpah jabatan, mekanisme hukum harus ditempuh tanpa pandang bulu.
“Ini bukan soal menjatuhkan, ini soal menegakkan akuntabilitas. Rakyat menunggu keberanian dan keterbukaan, bukan sekadar penjelasan normatif,” tambah Yunus.
Kini, bola panas ada di tangan DPRK Aceh Singkil. Akankah rapat paripurna nanti menghasilkan solusi dan pembenahan tata kelola pemerintahan, atau justru menjadi pemicu eskalasi politik yang lebih luas melalui bergulirnya Hak Angket?
Satu yang pasti, SOMPAS telah berkomitmen untuk mengawal jalannya sidang secara ketat. Mata masyarakat Aceh Singkil kini tertuju pada gedung dewan, menanti apakah wakil mereka akan bersuara lantang demi kepentingan publik atau justru terbungkam oleh diplomasi meja makan.
