RADAR SINGKIL | – Pelataran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil mendadak berubah menjadi lautan amarah pada Senin (9/2/2026).
Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa, pemuda, hingga kaum ibu merangsek maju, mengubah gedung wakil rakyat tersebut menjadi panggung “pengadilan publik” bagi Pemerintah Daerah yang dinilai telah kehilangan empati.
Bukan sekadar seremoni jalanan, aksi ini adalah ledakan akumulasi kekecewaan atas birokrasi yang dianggap “mencla-mencle” dan tidak konsisten dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pengelola pembangunan.
Koordinator Lapangan (Korlap), M. Yunus, tampil membakar semangat massa dengan orasi yang menghujam jantung kekuasaan.
”Pemerintah daerah telah gagal! Mereka tidak tegas menertibkan kawasan hutan dan abai terhadap perlindungan lingkungan. Ketidakmampuan ini adalah ‘karpet merah’ bagi kerusakan alam yang kini mencekik kehidupan masyarakat!” teriak Yunus di hadapan para anggota dewan.
Salah satu tuntutan paling tajam yang disuarakan adalah dugaan “gelapnya” pengelolaan Dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 4 miliar. Mahasiswa secara spesifik menyoroti alokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil sebesar Rp1,7 miliar yang hingga kini rimbanya tidak jelas.
Hingga orasi diteriakkan, transparansi penggunaan anggaran tersebut dinilai nol besar. Mahasiswa mendesak pemerintah segera membuka data ke publik sebelum mosi tidak percaya rakyat berubah menjadi gelombang yang lebih besar.
Suasana semakin memanas saat massa menyoroti rencana pengadaan mobil dinas baru. Kebijakan ini dianggap sebagai tamparan keras bagi nalar publik. Di tengah masyarakat yang masih tertatih membasuh luka pascabencana, pemerintah justru sibuk “bersolek” dengan fasilitas mewah.
“Ini bukan sekadar salah urus, ini penghinaan terhadap empati! Rakyat menderita, mereka justru minta mobil baru. Kebijakan ini benar-benar menambah luka rakyat!” tegas Yunus disambut riuh dukungan massa.
Menambah kekuatan aksi, barisan ibu-ibu (emak-emak) turut ambil bagian dengan suara lantang. Mereka menagih hak atas kebun plasma dari para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Aceh Singkil. Mereka mendesak agar regulasi tidak hanya menjadi “macan kertas”, tetapi harus dipaksakan kepada perusahaan demi perut rakyat yang lapar.
Meski berakhir damai, aksi ini membawa pesan peringatan yang sangat serius. Massa menuntut tiga perubahan fundamental:
1.Transparansi anggaran yang tidak bisa ditawar.
2.Pembatalan segera pengadaan fasilitas mobil dinas yang tidak mendesak.
3.Ketegasan hukum terhadap perusak lingkungan serta realisasi nyata kebun plasma bagi warga.
Aceh Singkil hari ini sedang tidak baik-baik saja. Jika aspirasi ini hanya dianggap angin lalu, bukan tidak mungkin “kursi empuk” di kantor pemerintahan akan diguncang oleh gelombang massa yang jauh lebih besar dalam waktu dekat
