Banjir – Longsor Terburuk Satu Dekade, 24 Ribu Warga Terpuruk Pemerintah Aceh Singkil Disorot‎

Radar Singkil  | – Kabupaten Aceh Singkil kembali porak-poranda. Banjir dan longsor yang menerjang wilayah ini sejak pertengahan November 2025 menjadi bencana terbesar dalam sepuluh tahun terakhir. Dua sungai utama, Lae Cinendang dan Lae Soraya, meluap hingga menenggelamkan ribuan rumah, merusak fasilitas publik, serta memutus akses transportasi vital antarwilayah.
‎
‎Tanda-tanda kehancuran mulai tampak pada Rabu (19/11/2025) pukul 06.00 WIB. Kecamatan Gunung Meriah dan Singkil Utara mendadak dikepung banjir setinggi pinggang orang dewasa. Arus deras yang datang tiba-tiba memaksa warga mengungsi secepatnya, tanpa sempat menyelamatkan harta benda mereka. Rumah-rumah tergenang, kendaraan hanyut, dan ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal.
‎
‎Kondisi semakin memburuk pada Sabtu (22/11/2025). Banjir kembali merendam Kecamatan Singkil, memaksa warga mengungsi untuk kedua kalinya dalam selang waktu singkat. Banyak di antara mereka yang baru saja kembali membersihkan rumah, harus kembali lari menyelamatkan diri.
‎
‎Puncak kepanikan terjadi Senin (24/11/2025) sekitar pukul 04.00 WIB. Hujan lebat sepanjang malam memicu longsor besar di Desa Bulusema (Suro), Lipat Kajang, dan Kain Golong (Simpang Kanan). Tumpukan tanah dan batu menimbun badan jalan, memutus konektivitas antar kecamatan, sekaligus menghambat laju tim penyelamat menuju lokasi terdampak. Beberapa wilayah bahkan sempat terisolasi total.
‎
‎Data terbaru BPBD Aceh Singkil mencatat 24.133 jiwa dari 6.463 KK terdampak di delapan kecamatan. Petugas mengakui, angka ini kemungkinan besar masih akan bertambah karena pendataan terkendala akses yang terputus dan cuaca yang tidak bersahabat.
‎
‎Sementara itu, ribuan warga kini menghadapi keterbatasan logistik, tenda darurat yang minim, serta risiko penyakit akibat lingkungan yang tak lagi layak huni.
‎
‎Di tengah situasi darurat ini, justru datang dari pemerintah daerah. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp300 juta, yang semestinya menjadi instrumen penanganan cepat, di duga belum juga direalisasikan. Keterlambatan ini memicu kritik keras dari berbagai pihak yang menilai pemerintah tidak serius menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
‎
‎Upaya media mengonfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BPBD Aceh Singkil tidak membuahkan hasil. Keduanya belum memberikan pernyataan resmi terkait lambatnya pencairan anggaran dan minimnya langkah konkret di lapangan. Sikap bungkam ini justru memperkuat kekecewaan publik.
‎
‎Ketua LMND Aceh Singkil, Surya Padli, mengecam tegas lambannya respons pemerintah.
‎
‎“Pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan. Harus ada langkah antisipatif,” ujarnya.
‎
‎Banjir dan longsor kali ini tidak hanya merusak rumah, jembatan, dan fasilitas umum. Bencana ini membuka luka lebih besar: pertanyaan tentang kesiapan pemerintah dalam menjaga keselamatan warganya.
‎
‎Di tengah penderitaan ribuan warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian, satu hal terus bergema mereka menunggu tindakan nyata, bukan janji. Pemerintah dituntut hadir penuh, bukan hanya dalam dokumen anggaran, tetapi dalam langkah konkret yang menyelamatkan.