Mahasiswa Geram: Pengangkatan Pengurus MPK Aceh Singkil Diduga Sarat Nepotisme‎

Radar Singkil | – Gelombang kritik menerjang Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait pengangkatan lima pengurus baru Majelis Pendidikan Kabupaten (MPK). Forum Mahasiswa Aceh Singkil (FORMAS) menuding keputusan Bupati Safriadi Oyon itu kental dengan aroma nepotisme dan jauh dari semangat memajukan pendidikan.
‎
‎Ketua FORMAS, Ahmad Fadil Lauser Melayu, dengan nada keras menyebut proses Pergantian Antar Waktu (PAW) cacat prosedur. Ia menuding pleno yang digelar hanya menjadi kedok untuk melegitimasi nama-nama yang sudah disiapkan sebelumnya.
‎
‎”Ini bukan pembenahan MPK, tapi cara halus melanggengkan dominasi keluarga. Administrasi hanya jadi pemanis,” tegas Fadil, Sabtu (8/11/2025).
‎
‎Fokus utama kritikan adalah penunjukan Ahmad Damhuri Nasution sebagai Ketua MPK. Fadil mengungkapkan bahwa Ahmad Damhuri adalah adik dari istri Bupati Safriadi Oyon, yang semakin memperkuat dugaan praktik nepotisme.
‎
‎”Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi etika pemerintahan. Pendidikan itu ranah publik, bukan lahan basah untuk keluarga pejabat,” cetusnya.
‎
‎Fadil juga menyoroti sejumlah posisi strategis lain yang diisi oleh kerabat Bupati, mulai dari Sekretaris Daerah hingga jabatan di KONI dan PMI Aceh Singkil. Menurutnya, hal ini adalah bukti nyata praktik nepotisme yang sudah mengakar di pemerintahan daerah.
‎
‎”Mulai dari adik ipar jadi Sekda, anak Bupati pegang jabatan di KONI dan PMI. Ini bukan lagi tudingan, tapi fakta yang sulit dibantah,” imbuhnya.
‎
‎FORMAS menyayangkan sikap bungkam pemerintah daerah terkait polemik ini. Mereka menuntut penjelasan terbuka mengenai legalitas PAW, domisili Ketua MPK, dan dugaan intervensi kekuasaan dalam lembaga pendidikan.
‎
‎”Ketika penguasa merasa tak perlu menjelaskan apa pun, itu tanda bahaya bagi demokrasi dan kontrol publik,” tandasnya.
‎
‎Ahmad Fadil Lauser Melayu mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersatu melawan praktik nepotisme dalam pengelolaan pendidikan. Ia menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah untuk keluarga.
‎
‎”Kabupaten ini bukan perusahaan keluarga. Jabatan publik itu amanah untuk rakyat, bukan hadiah untuk kerabat,” pungkasnya dengan semangat membara.
‎