Radar Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE., didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (8/9/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dengan fokus pembahasan inflasi, pengendalian kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta kepala daerah memperkuat komunikasi dan koordinasi bersama Forkopimda guna menjaga stabilitas wilayah. Ia menekankan pentingnya pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh berpengaruh, doa lintas agama, serta program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus tampil sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Tito.
Selain itu, Mendagri menginstruksikan penundaan agenda luar negeri pejabat daerah, mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak, serta mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW untuk memperkuat keamanan lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti pentingnya strategi terpadu menekan angka kemiskinan. Ia menyebut pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan nasional hingga 5 persen pada 2029 dengan rata-rata penurunan 0,86 persen per tahun.
“Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan tenaga kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ujar Muhaimin.
Muhaimin juga menekankan perlunya memperluas akses dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM. Pemerintah daerah, lanjutnya, diharapkan melakukan konsolidasi program dan intervensi anggaran agar penanggulangan kemiskinan efektif hingga ke tingkat desa.
Rapat koordinasi pengendalian inflasi, kemiskinan, dan kamtibmas.Wagub Aceh H. Fadhlullah SE., Sekda Aceh M. Nasir, Mendagri Tito Karnavian, Menko PM Muhaimin Iskandar. Selasa, 8 September 2025. Di Daring via Zoom, diikuti dari BandaRakor Pengendalian Inflasi, Wagub Aceh Ikuti Arahan Mendagri
Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE., didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (8/9/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dengan fokus pembahasan inflasi, pengendalian kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta kepala daerah memperkuat komunikasi dan koordinasi bersama Forkopimda guna menjaga stabilitas wilayah. Ia menekankan pentingnya pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh berpengaruh, doa lintas agama, serta program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus tampil sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Tito.
Selain itu, Mendagri menginstruksikan penundaan agenda luar negeri pejabat daerah, mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak, serta mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW untuk memperkuat keamanan lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti pentingnya strategi terpadu menekan angka kemiskinan. Ia menyebut pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan nasional hingga 5 persen pada 2029 dengan rata-rata penurunan 0,86 persen per tahun.
“Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan tenaga kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ujar Muhaimin.
Muhaimin juga menekankan perlunya memperluas akses dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM. Pemerintah daerah, lanjutnya, diharapkan melakukan konsolidasi program dan intervensi anggaran agar penanggulangan kemiskinan efektif hingga ke tingkat desa.
(MCWA/Amdan Harahap)
