Radar Singkil | ~ Di ujung barat Pulau Sumatera, jauh dari riuh perkotaan dan hiruk-pikuk pembangunan, tersembunyi sebuah desa kecil yang sunyi dan nyaris luput dari perhatian Lae Balno. Desa ini terletak di Kabupaten Aceh Singkil dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara. Di sanalah batas wilayah Aceh dan Sumut bertemu, bukan di jalan raya besar, melainkan di tengah hutan, sungai, dan bukit yang membentuk garis pemisah alam.
Meski dilintasi oleh Jalan Nasional Lintas Barat Sumatera, kondisi lalu lintas di wilayah ini jauh berbeda dibandingkan kawasan kota seperti Rimo atau Simpang Kanan. Jalan yang semestinya menjadi urat nadi penghubung antardaerah ini justru terlihat sepi dan minim kendaraan. Lebarnya pun tak sebanding dengan predikatnya sebagai jalan nasional—sempit, sebagian rusak, dan kurang mendapat perhatian. Seolah-olah, jalan itu hanya ada di atas peta, namun tak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga setempat.
Kondisi ini semakin menegaskan keterpinggiran Lae Balno. Pada tahun-tahun sebelumnya, desa ini bahkan sempat ditetapkan sebagai desa sangat tertinggal oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebuah label yang menggambarkan beratnya kehidupan warga, kurangnya akses layanan dasar, serta lambannya pembangunan di kawasan ini.
Fasilitas penunjang kehidupan modern pun sangat terbatas. Akses internet hampir tidak tersedia. Satu-satunya jaringan yang bisa digunakan di desa ini adalah sinyal dari operator Excel, dan itu pun sangat lemah serta tidak stabil. Bagi anak-anak sekolah yang butuh internet untuk belajar, atau warga yang ingin mengakses layanan digital, situasi ini menjadi tantangan besar. Di sisi lain, listrik pun sering mati hidup, kadang padam selama berjam-jam tanpa pemberitahuan. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama di malam hari.
Masalah belum berhenti sampai di situ. Desa Lae Balno juga kadang-kadang dilanda banjir, terutama saat musim hujan tiba dan sungai-sungai meluap. Rumah warga terendam, jalan tak bisa dilalui, dan aktivitas lumpuh. Namun, saat bencana datang, warga hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan harap bantuan cepat dari pemerintah daerah—mereka tak tahu kapan akan datang, atau bahkan apakah mereka tahu kondisi di lapangan.
Namun, Lae Balno bukan hanya tentang keterbatasan dan ketertinggalan. Desa ini memiliki nilai strategis, karena berada di wilayah perbatasan provinsi. Keberadaannya menyimpan peran penting dalam konteks keutuhan wilayah Aceh. Sayangnya, perhatian terhadap hal ini masih minim. Beberapa waktu lalu, kehebohan sempat mencuat saat sebagian wilayah Lae Balno terdeteksi masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara berdasarkan peta digital Google Maps.
Warga pun bertanya-tanya: jika Google saja menganggap sebagian tanah kami bukan lagi milik Aceh, lalu bagaimana dengan negara? Di mana sikap pemerintah daerah?
Polemik ini tidak diikuti dengan tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Tidak ada klarifikasi resmi, tidak ada peninjauan langsung ke lapangan, bahkan tak ada upaya komunikasi terbuka kepada masyarakat. Ketika batas wilayah menjadi samar dan warga mulai kehilangan pegangan, pemerintah seolah tak hadir.
Padahal, sebuah batas wilayah bukan hanya garis di peta. Ia adalah identitas, hak atas pelayanan, dan pengakuan bahwa desa seperti Lae Balno adalah bagian utuh dari Aceh dan Indonesia. Ketika batas mulai kabur dan kehadiran negara tak terasa, yang tersisa hanyalah kecemasan akan kehilangan jati diri dan wilayah.
Kini, masyarakat Lae Balno tak menuntut muluk. Mereka tak meminta pembangunan gedung megah atau jalan tol. Mereka hanya ingin dilihat, diakui, dan dihargai. Mereka ingin pemerintah hadir, bukan hanya di atas kertas, tetapi dengan langkah nyata yang menyeberangi batas dan menyentuh hidup mereka.
Sebab Lae Balno, desa kecil di perbatasan itu, bukan pinggiran. Ia adalah bagian dari pusat – pusat keberagaman, pusat keutuhan wilayah, dan pusat harapan akan keadilan pembangunan.
Penulis redaksi radarsingkil.co
