‎Kajati Aceh Lantik Aspidum dan Tiga Kajari Baru: Tegaskan Komitmen Restorative Justice Tanpa Transaksional

RADAR, ​BANDA ACEH – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Yudi Triadi, S.H., M.H., resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan Tinggi Aceh, Kamis (7/5/2026). Prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Serbaguna Kejati Aceh ini menandai babak baru kepemimpinan di beberapa wilayah hukum Provinsi Aceh.
‎
‎​Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026 mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan RI.
‎
‎Adapun pejabat baru yang resmi mengemban amanah di Bumi Serambi Mekkah adalah:
‎Nama Pejabat Jabatan Baru
‎Eddy Samrah L, S.H., M.H. Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh
‎Bobby Sandri, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh
‎Badri Wasil, S.Pd., S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Jaya
‎Irfan Nirwana Satriyadi, S.Kom., S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Barat
‎
‎Dalam arahannya, Kajati Aceh Yudi Triadi menegaskan bahwa rotasi jabatan ini merupakan strategi organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja dan menjaga kesinambungan kepemimpinan. Ia mengingatkan para pejabat baru bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijawab dengan kinerja nyata.
‎
‎“Jabatan yang saudara emban adalah amanah besar yang menuntut integritas, profesionalisme, loyalitas, serta komitmen penuh terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Yudi Triadi.
‎
‎Kajati memberikan instruksi khusus kepada Aspidum yang baru terkait masa transisi perubahan hukum pidana nasional. Jajaran pidana umum diminta memahami norma hukum baru secara komprehensif guna menjaga kualitas penuntutan.
‎Selain itu, sektor Restorative Justice (RJ) menjadi sorotan utama. Kajati menekankan agar RJ dilaksanakan secara:
‎
‎Menjamin keadilan bagi semua pihak.
‎
‎Mengharamkan segala bentuk praktik jual beli perkara.
‎
‎Menjaga marwah institusi di mata publik.
‎
‎“Jadikan Aceh sebagai role model nasional dalam penerapan Restorative Justice yang modern, akuntabel, dan bermartabat,” pungkasnya.