Kado Pahit dari Istana Sengkarut Bantuan Sapi Meugang Presiden di Aceh Singkil‎

RADAR SINGKIL | Apa yang seharusnya menjadi kado manis dari Istana Negara untuk masyarakat Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili kini berubah menjadi pil pahit yang sukar ditelan. Di tengah duka warga yang baru saja dihantam bencana banjir dan longsor, bantuan sapi Meugang senilai miliaran rupiah dari Presiden Prabowo Subianto justru memicu badai polemik yang mengusik rasa keadilan.
‎
‎​Bantuan ini sejatinya adalah bentuk penghormatan tinggi sang Presiden terhadap Meugang, tradisi sakral masyarakat Aceh yang melambangkan solidaritas dan kebersamaan. Namun, di Aceh Singkil yang mendapat kucuran dana sebesar Rp 1 miliar, harapan warga untuk merayakan hari besar dengan layak seolah pupus di tengah jalan.
‎
‎Pantauan Tim Media di Kecamatan Gunung Meriah pada Selasa (17/2/2026) merekam potret kekecewaan yang mendalam.
‎
‎Alih-alih menjadi penyambung napas ekonomi pascabencana, proses penyaluran bantuan ini justru diselimuti aroma tak sedap.
‎
‎Budi Harjo, Sekretaris Jenderal AMPAS Aceh Singkil, mengungkapkan bahwa kondisi hewan ternak yang disediakan sangat jauh dari ekspektasi dan standar anggaran.
‎
‎”Ukuran lembu yang dibeli tidak seragam. Bahkan, ada yang besarnya hanya seukuran kambing jantan. Ini sungguh tidak wajar,” ujar Budi dengan nada kecewa.
‎
‎Spesifikasi di Bawah Standar: Diduga kuat, kualitas dan bobot hewan ternak yang diadakan jauh di bawah plafon anggaran miliaran rupiah yang telah dialokasikan.
‎
‎Jatah Minimalis Masyarakat melaporkan hanya menerima jatah daging sebanyak 5 ons per Kepala Keluarga (KK). Jumlah yang dianggap menghina akal sehat untuk proyek berskala masif tersebut.
‎
‎Dugaan Mark-Up Muncul indikasi kuat bahwa pengadaan ini dijadikan ajang “bancakan” oleh oknum tertentu melalui penggelembungan harga demi keuntungan pribadi.
‎
‎Ironisnya, kegaduhan di tingkat akar rumput ini justru ditanggapi dengan aksi bungkam oleh pihak otoritas. Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum merilis data transparan mengenai jumlah total ekor sapi yang dipotong maupun rincian realisasi anggaran.
‎
‎Tim penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Peternakan yang berada di lokasi pemotongan pun enggan memberikan rincian teknis. Mereka berdalih hanya bertugas sebagai pendamping sebuah jawaban diplomatis yang justru mempertebal kabut misteri di balik pengadaan ini.
‎
‎Publik menanti, apakah akan ada audit transparan untuk menegakkan keadilan bagi korban banjir, ataukah Sapi Meugang ini hanya akan menjadi mesin pengenyang kantong para oknum di atas penderitaan rakyat?
‎
‎Keadilan harus segera disuarakan sebelum kepercayaan masyarakat terhadap instruksi pusat luntur akibat ulah nakal di daerah.