RADAR SINGKIL | – Kabut misteri masih menyelimuti kasus dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh Singkil. Hingga detik ini, publik masih bertanya-tanya mengenai hasil uji laboratorium yang seolah dipeti-eskan oleh pihak berwenang.
Sikap diam seribu bahasa yang ditunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil memancing reaksi keras dari Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS).
Mereka menilai transparansi informasi terkait keselamatan siswa sengaja dihambat. Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Ia melontarkan kritik pedas terhadap lemahnya komunikasi publik Dinas Kesehatan.
“Kenapa Plt Kadis Kesehatan memilih diam? Ada apa dengan hasil lab tersebut? Jika hasilnya sudah keluar, kenapa tidak diumumkan? Jika belum keluar, kenapa tidak dijelaskan progresnya? Jangan main bungkam!” tegas Budi dengan nada tinggi.
Budi menilai, ketidakjelasan informasi dari pihak Dinas Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) justru menciptakan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Menurut AMPAS, kasus yang menyangkut nyawa dan kesehatan generasi muda bukanlah persoalan remeh yang bisa diselesaikan dengan cara menghindar.
Lambannya rilis resmi atau konferensi pers dianggap sebagai bukti nyata ketidakbecusan dalam menjalankan tanggung jawab publik.
Tuntutan AMPAS, Publikasi hasil laboratorium secara transparan dan lengkap.
Poin Investigasi,Penjelasan kandungan zat, sumber kontaminasi, dan pihak yang bertanggung jawab.
Sanksi Tegas: Mendesak adanya tindakan hukum atau administratif bagi pihak yang lalai tanpa pandang bulu.
“Ini bukan persoalan sepele. Anak-anak diduga keracunan makanan, tapi pejabatnya seolah menghindar. Kalau tidak mampu menjelaskan kepada publik, lebih baik evaluasi diri,” ujar Budi tajam.
AMPAS berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka memperingatkan birokrasi agar tidak mencoba menutup-nutupi fakta di lapangan.
“Keselamatan siswa adalah prioritas utama. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja karena pembiaran birokrasi. Masyarakat Aceh Singkil berhak tahu kebenarannya!” tutup Budi Harjo.




























