RADAR SINGKIL | – Peta politik di Aceh Singkil memanas, namun bukan karena persaingan kekuasaan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil resmi mengetok palu pengesahan Hak Interpelasi terhadap Bupati Aceh Singkil.
Langkah ini diambil sebagai respons atas rentetan persoalan daerah yang dinilai tersumbat tanpa penjelasan transparan dari pihak eksekutif.
Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, menegaskan bahwa langkah ini murni merupakan instrumen konstitusional demi menjaga akuntabilitas, bukan sekadar drama politik.
“Ini bukan konflik politik. Ini adalah mekanisme resmi untuk meminta penjelasan. Jika semua berjalan sesuai aturan, tentu tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” ujar Amaliun pada Senin (16/2/2026).
Lembaga legislatif menyoroti beberapa poin strategis yang selama ini menjadi keluhan publik namun minim kejelasan. Berikut adalah rapor merah yang memicu digulirkannya interpelasi,
Transparansi Bantuan Banjir, Penyaluran bantuan tanggap darurat dari pusat dinilai belum optimal dan kurang terbuka.
Program Sekolah Rakyat (SR), Ketidakjelasan pelaksanaan program pendidikan ini menjadi tanda tanya besar.
Sengketa Kebun Plasma, Persoalan hak ekonomi masyarakat di wilayah HGU yang belum menemui titik terang.
Profesionalisme Birokrasi, Adanya dugaan praktik ASN yang merangkap jabatan, yang dinilai mencederai prinsip kerja profesional.
Molornya APBK 2026,Keterlambatan pengesahan anggaran yang berisiko melumpuhkan pelayanan dasar dan pembangunan daerah.
Amaliun mengingatkan bahwa DPRK tidak bisa tinggal diam saat masyarakat terus mengeluh. Keterlambatan APBK, misalnya, bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak karena berdampak langsung pada pencairan anggaran pelayanan publik.
“APBN dan APBK adalah uang rakyat. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegasnya.
DPRK menilai, jika eksekutif tidak segera memberikan penjelasan terbuka, maka stabilitas pembangunan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dipertaruhkan.
Melalui interpelasi ini, Bupati diharapkan dapat membedah secara gamblang duduk perkara dari setiap isu yang ada demi kepentingan masyarakat Aceh Singkil.
