Duka Guru Aceh Singkil Pasca-Banjir, Mengapa Penderitaan Kami Dihargai Berbeda

RADAR SINGKIL – Niat mulia untuk meringankan beban para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa pascabencana hidrometeorologi 2026 di Kabupaten Aceh Singkil kini justru memicu kegaduhan.
‎
‎Penyaluran bantuan Tahap I bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang terdampak banjir kini berada di bawah sorotan tajam setelah munculnya perbedaan nominal yang diterima para guru.
‎
‎Bantuan yang diharapkan menjadi penawar duka bagi para pendidik ini dilaporkan memiliki jumlah yang bervariasi.
‎
‎Berdasarkan informasi yang dihimpun dari serambinews, para guru menerima besaran dana yang berbeda-beda, berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 350.000 per orang. Ketua PGRI Kabupaten Aceh Singkil, M. Najur, menyampaikan terkait asal-usul anggaran tersebut. Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk solidaritas PGRI yang disalurkan melalui Tim Satgas Sigap PGRI setempat pada 11 dan 12 April 2026.
‎
‎”Penetapan besaran ini didasarkan pada hasil analisis data dan verifikasi validitas yang dilakukan oleh Tim Satgas Sigap Bencana PGRI Provinsi Aceh terhadap pendataan online yang disebarkan pascabencana,” ungkap M. Najur.
‎
‎Meskipun diklaim telah melalui proses verifikasi data online, metode ini justru menuai kritik dari berbagai pihak. Penggunaan data digital tanpa kroscek lapangan yang mendalam dianggap rentan terhadap ketidakadilan.
‎
‎Pemerhati daerah, Budi Harjo, secara terbuka melontarkan kritik pedas pada Rabu (15/4/2026). Ia mempertanyakan objektivitas di balik angka-angka tersebut.
‎
‎Apakah kriteria yang menentukan seorang guru layak menerima Rp 200 ribu atau Rp 350 ribu disampaikan secara transparan kepada publik dan penerima?
‎
‎Sejauh mana tim di tingkat provinsi benar-benar melakukan verifikasi lapangan yang nyata, bukan sekadar melihat angka di atas kertas?
‎
‎Muncul kekhawatiran apakah penentuan nilai ini dipengaruhi oleh faktor kedekatan, jabatan, atau kepentingan subjektif lainnya.
‎
‎”Tanpa transparansi yang jelas, niat baik ini justru menimbulkan kesan adanya ‘pilih kasih’ di tengah musibah. Jangan sampai pahlawan pendidikan kita merasa dibeda-bedakan saat mereka sama-sama sedang tertimpa bencana,” tegas Budi Harjo.
‎
‎Kini, bola panas berada di tangan PGRI Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil. Para guru yang menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah pelosok Aceh Singkil menanti kejelasan: Mengapa penderitaan yang sama dihargai dengan angka yang berbeda?
‎
‎Polemik ini diharapkan segera menemukan titik terang agar semangat solidaritas yang menjadi fondasi PGRI tidak luntur akibat isu ketimpangan penyaluran bantuan.