Drama di Balik Pintu Sidang, Bupati Aceh Singkil Hadir, Tapi Tak Masuk Ruang ‎Paripurna

‎RADAR SINGKIL – Pemandangan tak lazim mewarnai Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil. Agenda krusial pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang seharusnya menjadi titik terang bagi pembangunan daerah, justru berakhir dalam balutan tanda tanya besar.
‎
‎​Sorotan tajam tertuju pada sosok Bupati Aceh Singkil. Meski diketahui telah berada di lokasi acara, sang kepala daerah secara mengejutkan tidak menampakkan diri di dalam ruang sidang. Ketidakhadirannya di kursi utama forum resmi tersebut membuat jalannya rapat paripurna terhenti di tengah ketidakpastian.
‎
‎Sejumlah anggota DPRK terlihat hanya bisa menunggu tanpa kejelasan. Atmosfer ruang sidang yang seharusnya dipenuhi dengan diskusi konstruktif mengenai masa depan daerah, berubah menjadi ruang spekulasi. Pasalnya, kehadiran Bupati di lokasi namun enggan memasuki ruangan dinilai sebagai sikap yang tidak biasa dalam tata krama birokrasi dan politik daerah.
‎
‎Penundaan ini bukan sekadar masalah seremoni. APBK adalah urat nadi pembangunan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan program strategis di Aceh Singkil.
‎
‎Sikap hadir tapi absen ini memicu reaksi keras dari pengamat kebijakan daerah, Budi Harjo. Ia menilai fenomena ini mengindikasikan adanya kebuntuan komunikasi yang serius antara pihak eksekutif dan legislatif.
‎
‎“Ini bukan persoalan fisik hadir atau tidak. Kalau sudah berada di lokasi tapi tidak masuk ruang sidang, ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di balik proses pengesahan APBK,” tegas Budi Harjo.
‎
‎Ia menduga adanya tarik-ulur kepentingan atau substansi anggaran yang belum mencapai titik temu (deadlock). Menurutnya, perilaku ini sangat berisiko bagi masyarakat luas.
‎
‎Kritik Budi Harjo, Sikap bupati dianggap tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai kepala daerah.
‎
‎Penundaan APBK akan menghambat program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
‎
‎Masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan spekulasi liar yang mencederai kepercayaan terhadap pemerintah.
‎
‎Budi Harjo mendesak agar bupati segera memberikan klarifikasi terbuka.
‎
‎”Jangan sampai masyarakat jadi korban dari ego politik atau permainan di balik layar. APBK itu milik rakyat,” lanjutnya dengan nada kritis.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai alasan pasti mengapa bupati memilih tetap berada di luar ruang sidang.
‎
‎ Jika situasi ini terus berlarut, Aceh Singkil terancam menghadapi keterlambatan berbagai program strategis yang dapat melumpuhkan akselerasi pembangunan di tahun berjalan.