RDP DPRK Aceh Singkil Memanas, Oknum Kabid Disdikbud Diduga Terlibat Aksi Demo

RADAR ​SINGKIL – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil mendadak tegang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Jumat (6/3).
‎
‎Bukan tanpa alasan, rapat tersebut menyoroti temuan mengejutkan mengenai keterlibatan seorang pejabat aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Singkil dalam aksi demonstrasi baru-baru ini.
‎
‎​Sosok yang menjadi sorotan adalah Futri Zuliana, yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Disdikbud. Alih-alih menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ia justru tertangkap kamera berada di tengah kerumunan massa, bahkan diduga kuat berperan aktif mengatur jalannya aksi.
‎
‎Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Wartono, mengecam keras tindakan oknum pejabat tersebut. Menurutnya, kapasitas seorang ASN sangat dibatasi oleh regulasi terkait politik praktis dan etika profesi.
‎
“Sangat tidak etis. Kita melihat ada pejabat aktif yang ikut serta dalam demonstrasi, bahkan ikut mengatur para demonstran dan membagikan pita kuning kepada peserta aksi. Ini sudah di luar batas kewajaran seorang ASN,” tegas Wartono di hadapan peserta rapat.
‎
‎Wartono mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil untuk segera mengambil langkah tegas dan memproses yang bersangkutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang disiplin ASN.
‎
‎Merespons desakan dewan, BKPSDM Aceh Singkil menyatakan tidak akan tinggal diam. Sekretaris BKPSDM, Edi Salman, memastikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Futri Zuliana.
‎
“Kami akan segera menindaklanjuti temuan ini. Tim akan mengkaji apakah tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Semuanya akan diputuskan melalui mekanisme sidang kode etik,” ujar Edi Salman.
‎
‎Ia juga menambahkan bahwa proses persidangan terhadap Futri Zuliana akan dilakukan secara profesional dan transparan guna menjaga marwah korps ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
‎
‎Kasus ini menarik perhatian publik karena jarang terjadi seorang pejabat setingkat Kepala Bidang terjun langsung ke lapangan dalam aksi massa, apalagi hingga membagikan atribut aksi. Netralitas ASN kini kembali diuji di bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.