Tradisi Meugang di Tengah Luka Bencana, Presiden Prabowo Guyur Aceh Rp72,7 Miliar, LMND Pasang Mata

RADAR SINGKIL | – Di tengah upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Tanah Rencong, angin segar datang dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto resmi menyalurkan bantuan fantastis senilai Rp72,7 miliar untuk pengadaan sapi meugang bagi masyarakat di 19 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
‎
‎​Langkah ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan bentuk penghormatan tinggi terhadap tradisi meugang—warisan leluhur masyarakat Aceh yang melambangkan solidaritas sosial menjelang hari besar keagamaan. Di tengah himpitan ekonomi akibat bencana, bantuan ini diharapkan menjadi “penyambung napas” agar tradisi sakral tersebut tetap terjaga.
‎
‎Total 19 wilayah yang mendapat kucuran dana ini meliputi,
‎
‎Pesisir dan Timur: Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, Langsa, Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar.
‎
‎Dataran Tinggi: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara.
‎Barat Selatan dan Kepulauan: Aceh Barat, Aceh Singkil, Subulussalam, Nagan Raya, Aceh Selatan, hingga Simeulue.
‎
‎Namun, besarnya anggaran ini memicu alarm kewaspadaan dari kalangan aktivis. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten (EK) Aceh Singkil langsung memberikan catatan kritis kepada pemerintah daerah.
‎
‎Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memikul tanggung jawab moral untuk memastikan distribusi bantuan ini berjalan transparan tanpa “disunat” oleh kepentingan tertentu.
‎
‎”Bantuan ini harus diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar kehilangan harta benda akibat banjir dan longsor, serta warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Kami tidak ingin mendengar ada masyarakat yang berhak justru terabaikan,” tegas Surya
‎
‎LMND mendesak adanya pengawasan ketat agar tidak terjadi ketimpangan distribusi di lapangan. Menurut Surya, keterbukaan informasi adalah kunci agar niat baik Presiden Prabowo tidak ternodai oleh praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal.
‎
‎”Dengan distribusi yang adil, bantuan ini akan menjadi simbol kebangkitan ekonomi masyarakat Aceh Singkil. Kami akan terus mengawal proses ini hingga ke tangan yang berhak,” tutupnya.
‎
Bantuan jumbo ini kini menjadi ujian bagi pemerintah daerah: mampukah mereka mengelola amanah “Sapi Meugang” ini secara berkeadilan, atau justru menjadi polemik baru di tengah pemulihan bencana?