Gejolak Politik di Aceh Singkil,  DPRK Resmi Usulkan Hak Interpelasi dan Bentuk Pansus Evaluasi

RADAR ​SINGKIL | – Menanggapi gelombang aspirasi mahasiswa, DPRK Aceh Singkil resmi mengusulkan penggunaan Hak Interpelasi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil.
‎
‎Keputusan krusial ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRK, Amaliun, didampingi Wakil Ketua, Wartono, pada Selasa (10/2/2026).
‎
‎​Langkah konstitusional ini mendapat dukungan solid dari 18 anggota dari total 19 legislator yang hadir.
‎
‎Selain interpelasi, dewan juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) I dan II untuk mengevaluasi kinerja eksekutif Tahun Anggaran 2025.
‎
‎​”Ini adalah fungsi pengawasan kami. Kami meminta keterangan resmi terkait kebijakan daerah yang dinilai bermasalah,” tegas Amaliun.
‎
‎​Terkait mandeknya pembahasan APBD 2026 akibat keterlambatan penyerahan KUA-PPAS oleh eksekutif, DPRK menjadwalkan konsultasi ke Kemendagri di Jakarta.
‎
‎Dewan berkomitmen memperjuangkan payung hukum melalui Qanun dibandingkan sekadar Peraturan Bupati (Perbup) demi transparansi anggaran.