BTT Menggantung, Respons Bencana Dipertanyakan‎

Radar Singkil | — Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semestinya menjadi “peluru cepat” pemerintah daerah dalam kondisi darurat, justru terkesan menggantung tanpa kejelasan arah. Di tengah bencana banjir yang merendam permukiman dan merusak sejumlah infrastruktur vital, publik mempertanyakan ke mana sebenarnya dana darurat itu bergerak.
‎
‎Informasi yang beredar menyebutkan, BTT induk Kabupaten Aceh Singkil dianggarkan sebesar Rp 3 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 9O0 juta telah digunakan untuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria. Artinya, masih tersisa sekitar Rp 2,1 miliar dana BTT yang hingga kini belum jelas pemanfaatannya.
‎
‎Pemerintah daerah melalui ODA disebut telah melakukan koordinasi atau connect dengan dinas teknis. Namun, di lapangan, koordinasi itu belum menjelma menjadi aksi nyata yang dirasakan masyarakat terdampak bencana.
‎
‎Dalam kondisi normal, barangkali publik tidak akan terlalu bereaksi. Namun situasinya berbeda ketika banjir merendam perkampungan dan jembatan vital di Desa Gosong Telaga Barat rusak, bahkan lebih dari setengah bulan belum tersedia akses jalan darurat. Keheningan pemerintah daerah justru memunculkan tanda tanya besar.
‎
‎Warga di lokasi bencana mengeluhkan minimnya gerakan cepat yang lazimnya ditopang oleh dana darurat. Posko penanganan bencana berstandar nyaris tak terlihat, dapur umum tak kunjung berdiri, dan mobilisasi alat berat dinilai tidak masif. Bantuan datang terputus-putus, sementara akses yang terputus tidak segera ditangani dengan solusi relokasi sementara.
‎
‎Kondisi ini menimbulkan kesan seolah-olah Aceh Singkil tidak berada dalam situasi tanggap darurat, padahal kerusakan dan dampak sosial terus dirasakan warga setiap hari.
‎
‎Dalam logika penanganan bencana, situasi ini terbilang janggal: bencana besar terjadi, BTT tersedia, namun mekanisme darurat tak terasa berjalan. Bahkan, pengakuan Ketua DPRK Aceh Singkil menambah kabut persoalan.
‎
‎“Saya dengar ada, tapi tidak tahu berapa,” ujarnya singkat saat ditanya soal ketersediaan dana BTT.
‎
‎Pernyataan itu memunculkan pertanyaan lanjutan: ke mana sisa dana BTT sebesar Rp 2,1 miliar tersebut? Jika dialihkan, dialihkan menjadi program apa, dan dengan dasar kedaruratan yang bagaimana?
‎
‎Publik kini menunggu jawaban terbuka dan transparan dari pemerintah daerah. Sebab, di tengah bencana, diamnya negara lebih menyakitkan daripada derasnya banjir itu sendiri.