Wajah Buram APBK Aceh Singkil: Antara Mobil Dinas Mewah dan Rakyat yang Terlunta

RADAR SINGKIL – Ruang rapat paripurna DPRK Aceh Singkil mendadak senyap, lalu tegang. Agenda krusial pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang seharusnya menjadi kabar baik bagi pembangunan daerah, justru berakhir dengan skorsing. Di balik penundaan ini, tercium aroma tak sedap: dugaan titipan program elit yang dinilai jauh dari denyut nadi kebutuhan masyarakat.
‎
‎Sorotan paling tajam menghujam alokasi anggaran yang dianggap mencederai rasa keadilan publik. Di saat warga Aceh Singkil masih terseok-seok memulihkan hidup pasca-banjir, pemerintah justru mengusulkan angka fantastis sekitar Rp 3,7 miliar untuk rehabilitasi pendopo dan pengadaan mobil dinas baru.
‎
‎Ketimpangan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Bagaimana mungkin kenyamanan fasilitas pejabat didahulukan ketika kepastian bantuan untuk korban bencana masih mengambang tak tentu rimba
‎
‎Pemerhati daerah, Budi Harjo, tidak ragu melontarkan kritik pedas terhadap struktur anggaran yang dianggap tidak punya empati tersebut. Menurutnya, APBK kali ini berpotensi menjadi ajang pemborosan yang dibungkus rapi dengan prosedur formal.
‎
‎“Rakyat masih menunggu kejelasan bantuan, tapi pemerintah malah mendahulukan fasilitasnya sendiri. Pertanyaannya, ini APBK untuk rakyat atau untuk kenyamanan pejabat?” tegas Budi dengan nada getir.
‎
‎Budi juga mencium adanya pola tidak sehat dalam penyusunan anggaran. Ia menduga kuat bahwa dokumen tersebut tidak steril dari kepentingan kelompok tertentu yang ingin memetik keuntungan di tengah proses birokrasi.
‎
‎Lebih lanjut, Budi mendesak anggota legislatif di DPRK Aceh Singkil untuk menggunakan taringnya. Ia memperingatkan agar lembaga perwakilan rakyat tersebut tidak hanya menjadi pelengkap penderita atau tukang stempel bagi kebijakan yang merugikan publik.
‎
‎Tolak anggaran yang tidak masuk akal.
‎
Bongkar indikasi permainan elit.
‎
Perbaiki struktur anggaran agar berpihak pada rakyat kecil.
‎
‎Skorsing rapat paripurna ini menjadi sinyal kuat bahwa pembahasan APBK Aceh Singkil sedang sakit. Jika pemerintah daerah dan DPRK tetap bersikukuh meloloskan anggaran yang dinilai egois ini, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.