Angka Fantastis Rp83 Miliar Bocor ke Publik, Budi Harjo, Siapa Aktor Bayangan di Balik Pokir Aceh Singkil?‎

‎RADAR SINGKIL – Jagat politik Aceh Singkil mendadak riuh. Publik dihentakkan oleh beredarnya data Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Aceh Singkil tahun 2025 dengan nilai fantastis: Rp83 miliar.
‎
‎Ironisnya, dokumen yang seharusnya bersifat resmi dan melalui mekanisme birokrasi ketat ini disinyalir telah jatuh ke tangan pihak di luar sistem, yakni saudara RM.
‎
‎​Situasi ini memicu reaksi keras dari pemuda pemerhati Aceh Singkil, Budi Harjo. Dengan nada bicara tajam, ia mempertanyakan integritas lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga marwah dokumen negara.
‎
‎Menurut Budi, angka Rp83 miliar bukanlah jumlah yang bisa dianggap remeh atau sekadar bahan bisik-bisik politik di ruang kopi. Ia menegaskan bahwa data Pokir adalah bagian krusial dari proses penganggaran daerah.
‎
‎“Ini bukan soal besar kecilnya angka. Ini soal integritas. Siapa yang mem-backup data itu? Siapa yang menyerahkan? Atas dasar apa bisa beredar di luar mekanisme resmi?” tegas Budi Harjo.
‎
‎Budi menilai ada dua kemungkinan besar di balik fenomena ini. Jika data tersebut benar dan mendetail, maka patut diduga kuat ada orang dalam yang sengaja menyuplai dokumen tersebut. Namun, jika data itu keliru, ia mencurigai adanya upaya penggiringan opini publik demi kepentingan tertentu.
‎
‎“Kalau datanya valid, sebutkan sumbernya secara resmi. Kalau tidak, jangan bermain dengan angka Rp83 miliar untuk menciptakan kegaduhan. Publik Aceh Singkil tidak boleh dijadikan penonton drama politik,” ujarnya dengan nada pedas.
‎
‎Budi Harjo mengingatkan bahwa pengelolaan Pokir menyangkut kredibilitas lembaga. Ia mengkhawatirkan bocornya informasi ini baik valid maupun manipulatif hanya akan memperburuk citra tata kelola pemerintahan di mata masyarakat.
‎
‎Poin Tuntutan Budi Harjo,
‎Transparansi: Mendesak DPRK dan Pemda memberikan klarifikasi resmi segera.
‎
‎Kejujuran: Menantang pihak-pihak terkait untuk membuka siapa sumber data tersebut.
‎
‎Tanggung Jawab: Meminta agar tidak ada aktor di balik layar yang bermain dengan anggaran publik.
‎
‎“Ini bukan isu receh. Kalau ada permainan, harus dibuka. Jangan sampai ada aktor bayangan yang merasa aman di balik layar. Transparansi atau kita akan terus bertanya, Siapa yang bermain di balik angka Rp83 miliar itu?” tutup Budi.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, publik Aceh Singkil masih menunggu jawaban resmi dari pihak berwenang terkait polemik yang mulai menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah ini.