Polemik Pemilihan Ketua MPK Aceh Singkil: Transparansi Dipertanyakan, Nepotisme Mencuat?

Radar Singkil  | – Proses pemilihan Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten (MPK) Aceh Singkil menjadi sorotan tajam. Mekanisme pemilihan yang serba tertutup memicu tanda tanya besar di kalangan publik, terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga yang berada di bawah kepemimpinan Bupati Safriadi Oyon.
‎
‎Upaya wartawan untuk mendapatkan informasi terkait hasil pemilihan dan salinan berita acara menemui jalan buntu. Sunardi, Kasubag Umum MPK, menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang memberikan data atau dokumen tanpa izin pimpinan.
‎
‎”Kami tidak bisa sembarangan memberikan data berita acara dan dokumen karena belum ada izin dari pimpinan. Ketua baru sudah dilantik lebih dari seminggu, tapi saya sendiri belum tahu siapa,” ungkap Sunardi.
‎
‎Kejanggalan semakin terasa ketika kantor MPK Aceh Singkil tampak kosong saat jam kerja. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa lembaga pendidikan tersebut kurang terkoordinasi dan berjalan tanpa arah yang jelas.
‎
‎Kritik terhadap gaya kepemimpinan Bupati Safriadi Oyon pun semakin menguat. Pengangkatan pengurus baru MPK diduga sarat dengan praktik nepotisme dan kepentingan pribadi. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga daerah diisi oleh orang-orang dekat Bupati.
‎
‎”Mulai dari adik ipar jadi Sekda, hingga anak Bupati memegang jabatan di KONI dan PMI. Ini fakta, bukan lagi sekadar tudingan,” tegas seorang aktivis mahasiswa yang menyoroti persoalan ini.
‎
‎Menurutnya, pengisian jabatan publik seharusnya didasarkan pada profesionalisme dan kapasitas, bukan kedekatan politik atau hubungan kekerabatan. Keputusan sepihak dan tertutup seperti ini mencerminkan praktik kekuasaan yang jauh dari semangat reformasi birokrasi.
‎
‎”Ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Safriadi Oyon dijalankan secara tertutup, berbau nepotisme, dan jauh dari prinsip keterbukaan,” pungkasnya.
‎
‎Kondisi ini menimbulkan keprihatinan di kalangan pendidik dan mahasiswa, yang berharap MPK dapat menjadi contoh transparansi dan integritas dalam dunia pendidikan Aceh Singkil.
‎
‎Publik kini menanti langkah tegas dari aparat pengawas dan Bupati Safriadi Oyon untuk menjelaskan polemik ini, yang telah mencoreng citra pemerintahannya. Apakah dugaan ini akan diusut tuntas, atau justru tenggelam dalam budaya diam birokrasi? Waktu yang akan menjawab.
‎
‎