RADARSINGKILCO – Desakan keras datang dari Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil (SOMASI). Organisasi masyarakat sipil itu mendesak Gubernur Aceh untuk segera menjalankan rekomendasi Pimpinan DPRK Aceh Singkil hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis, 5 November 2026, terkait konflik lahan berkepanjangan antara masyarakat dengan PT Delima Makmur.
Tiga rekomendasi penting lahir dari RDPU tersebut. Pertama, menghentikan sementara operasional perusahaan di wilayah sengketa. Kedua, membentuk Tim Investigasi Gabungan. Ketiga, mencabut atau meninjau kembali Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 92/HGU/KEM.ATR/BPN/XII/2021 seluas 2.576 hektare jika terbukti ada manipulasi data kemitraan.
SOMASI menilai, rekomendasi itu tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Gubernur Aceh diminta bersikap tegas dan segera menindaklanjutinya demi menghentikan konflik agraria yang terus membayangi warga di Kecamatan Danau Paris.
Tak hanya kepada Gubernur, SOMASI juga melayangkan desakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut HGU PT Delima Makmur tersebut.
HGU itu diduga cacat hukum dan berkonflik langsung dengan pemukiman serta lahan masyarakat di tiga desa, yakni Desa Sintuban Makmur, Desa Biskang, dan Desa Situbuh-tubuh, Kecamatan Danau Paris.
”Ini bukan sekadar sengketa bisnis. Ini soal tanah tempat masyarakat hidup, bertani, dan membangun masa depan anak-anak mereka,” ujar Direktur Eksekutif SOMASI, Hambalisyah Sinaga.
Plasma 20 Persen Tak Pernah Diterima, 282 KK Namanya Dicatut
Sorotan tajam SOMASI tertuju pada kewajiban kemitraan plasma 20 persen yang hingga kini dinilai tidak pernah direalisasikan perusahaan.
Dalam Surat Keputusan Menteri ATR/BPN, PT Delima Makmur wajib melaksanakan kemitraan plasma seluas 20 persen dalam waktu 2 tahun sejak HGU terbit. Jika syarat itu tidak dipenuhi, HGU dapat dibatalkan.
Faktanya, kata Hambalisyah, plasma 20 persen seluas 742,7833 hektare itu tidak pernah diterima masyarakat.
Hasil konfirmasi SOMASI di lapangan mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Sebanyak 282 Kepala Keluarga (KK) yang namanya dicatut sebagai penerima plasma melalui KPPB dan Gapoktan Harapan mengaku tidak pernah menerima kebun plasma.
”Nama mereka dipakai, tapi kebunnya tidak pernah ada. Ini indikasi kuat adanya manipulasi data kemitraan,” tegas Hambalisyah.
SOMASI menilai, jika dugaan manipulasi data kemitraan itu terbukti, maka tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan HGU PT Delima Makmur.
”Kami minta Gubernur tegas dan Presiden cabut HGU PT Delima Makmur,” tegas Hambalisyah Sinaga.
Kini, bola panas ada di tangan Gubernur Aceh dan Pemerintah Pusat. Masyarakat Danau Paris menunggu, apakah rekomendasi DPRK Aceh Singkil benar-benar dijalankan, atau kembali menjadi janji yang menguap di tengah konflik lahan yang tak kunjung usai.




























