RADARSINGKIL.CO — Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang diperingati pada 12 November 2026 seharusnya menjadi momentum apresiasi bagi tenaga kesehatan. Namun bagi seorang bidan di wilayah kerja Puskesmas Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, momentum itu justru dibayangi cerita tentang tekanan yang ia alami di tempat tugasnya.
Curhatan itu disampaikan sang bidan kepada redaksi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026). Demi keamanan narasumber, identitasnya tidak dipublikasikan atas permintaannya.
Menurut pengakuannya, persoalan bermula dari dana operasional puskesmas yang disebut sudah cair dan diumumkan di grup internal. Ketika ia menanyakan realisasi dana tersebut, pembahasan justru berbelok.
“Padahal saya bilang benar, dana operasional itu cair diumumkan ke grup, tapi pas saya tanyakan terjadi perdebatan karena saya dituntut untuk kebersihan Pustu, padahal itu ada dananya,” ujarnya.
Ia mengaku dalam perdebatan itu posisinya justru diputar-balik. Bukan hanya itu, ia juga mengaku diancam akan diberhentikan jika terus menyinggung soal dana, dan diminta untuk “ikhlas”.
Bidan tersebut menduga persoalan ini tidak lepas dari relasi kekuasaan di lingkungannya. Ia menyebut statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) justru dijadikan alat penekanan.
Dalam curhatannya, bidan itu mengaku pernah dimediasi ke Dinas Kesehatan tanpa didahului Surat Peringatan (SP) dari Kepala Puskesmas. Tiba-tiba, ia justru menerima surat.
Saat ia menanyakan prosedur tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ia menyebut mendapat jawaban bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan seperti itu.
Ia juga mengaku sempat di-stop melayani pasien, lalu dimediasi lagi tanpa alasan yang jelas baginya.
Soal hak yang belum diterima juga menjadi sorotan. Bidan tersebut mengaku Jasa Pelayanan (Jaspel) JKN miliknya untuk bulan 1, 2, 6, 7, dan 8 hingga kini belum dibayarkan. Adapun bulan 3, 4, dan 5, ia sedang cuti melahirkan.
“Jaspel kadang dibayar, kadang tidak,” tuturnya.
Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 mengatur dana Kapitasi JKN dibagi dengan ketentuan minimal 60 persen untuk Jaspel dan maksimal 40 persen untuk operasional.
Tekanan beruntun itu, kata dia, berdampak pada kondisi kesehatannya.
“Karena tekanan-tekanan itu, saya melahirkan berisiko akhirnya operasi,” ujarnya.
Bidan tersebut mengaku tetap melayani pasien meski obat kurang dan peralatan tidak lengkap. Namun di saat yang sama, ia merasa diasingkan.
“Melayani pasien dengan gelap. Obat kurang, alat-alat tak lengkap. Mau menjerit tidak ada siapa-siapa yang menolong saya. Saya seolah-olah diasingkan,” katanya.i
Ia menyebut rekan-rekannya takut mendekat karena khawatir ikut terseret masalah. Ia juga menyoroti munculnya kubu-kubu dan geng di kalangan tenaga kesehatan. Menurutnya, siapa yang berani bicara akan dijauhi, dibully, bahkan dibunuh karakternya.
Ia juga mengaku pernah dipindahkan dari Pulau Banyak, padahal setahunya PPPK tidak bisa pindah.
Peristiwa lain yang masih membekas terjadi saat ia bertugas di Pustu Tanah Merah. Saat itu, ia meminta tabung oksigen untuk seorang santri yang sesak napas.
Bukannya dibantu, ia mengaku justru dilaporkan dan dipulangkan ke Dinas Kesehatan, lalu dipaksa menandatangani surat pindah tugas.
Bidan tersebut menilai sistem manajemen lama di Puskesmas Gunung Meriah masih berlanjut hingga kini. Ia mengaku sudah berkali-kali mengadu ke wartawan, namun merasa suaranya dibungkam.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Puskesmas Gunung Meriah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.




























