RADARSINGKIL.CO ~ Di balik gedung-gedung Puskesmas yang tampak tenang di Kabupaten Aceh Singkil, tersimpan kegelisahan yang selama ini hanya dibisikkan.
Bukan satu, bukan dua. Dugaan itu menyeruak dari 12 Puskesmas yang tersebar di kabupaten paling ujung barat Aceh ini.
Para perawat dan bidan, ujung tombak pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, memilih bungkam. Bukan karena tidak ada masalah, melainkan karena takut bersuara.
Pada Jumat, 13 November, seorang bidan desa akhirnya berani berbicara. Dengan satu syarat, identitasnya dirahasiakan.
Kepada tim redaksi, ia menyampaikan keluhan yang selama ini dipendam banyak rekannya sesama bidan.
Laporan-laporan kesehatan yang masuk, dinilai tidak sesuai antara data yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya di masyarakat.
”Takut aku ngomong. Karena memang parah kali lah, tidak sesuai dengan ekspektasi lagi, banyak kali rancunya,” ujar bidan tersebut dengan nada cemas.
Kalimat itu bukan sekadar keluhan. Itu adalah gambaran tekanan yang mereka rasakan setiap hari.
Bagi tenaga kesehatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, Surat Keterangan Penilaian Kinerja atau SKP, menjadi syarat utama untuk harapan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Artinya, SKP bukan sekadar kertas administrasi. SKP adalah masa depan mereka.
”Jika SKP bermasalah, ada ancaman pemberhentian,” ujar bidan tersebut.
Di sinilah dilema itu bermula. Di satu sisi mereka dituntut melapor. Di sisi lain, mereka merasa laporan itu tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
Poin yang paling disorot adalah dugaan bahwa data kesehatan masyarakat tidak seluruhnya berasal dari pemeriksaan langsung.
”Kenyataannya mereka semua hanya mengambil data dari Kartu Keluarga, tidak benar-benar memeriksa kondisi kesehatan masyarakat secara langsung.”ujar bidan
Jika dugaan ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka di atas kertas. Yang dipertaruhkan adalah potret kesehatan ribuan warga Aceh Singkil. Bagaimana mungkin program kesehatan dirancang tepat sasaran, jika datanya saja tidak berasal dari kondisi nyata?
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih terus berupaya mengonfirmasi dugaan ini kepada pihak-pihak terkait, demi asas keberimbangan.
Di tengah beban itu, persoalan lain ikut muncul,soal kesejahteraan.Perawat dan bidan mengaku, soal pembayaran jasa pelayanan, kadang dibayar, kadang tidak. Tidak ada kepastian.
Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan, dana Kapitasi JKN WAJIB dibagi dua,
Pertama, MINIMAL 60 persen untuk JASA PELAYANAN atau JASPEL. Ini adalah HAK MUTLAK para dokter, perawat, bidan, dan seluruh tenaga kesehatan yang bertugas siang dan malam.
Kedua, MAKSIMAL 40 persen untuk BIAYA OPERASIONAL. Untuk pembelian bahan medis habis pakai, obat-obatan, hingga pemeliharaan sarana.
Mari kita bedah dengan logika paling sederhana, agar publik paham betapa besarnya uang yang dipertaruhkan.
Ambil contoh paling kecil. Satu Puskesmas dengan 10.000 peserta JKN aktif. Angka yang sangat wajar untuk Aceh Singkil.
Dengan tarif kapitasi BPJS Kesehatan paling rendah saja, Rp 7.000 per jiwa per bulan.
Maka hitungannya: Rp 7.000 dikali 10.000 jiwa, sama dengan Rp 70 JUTA PER BULAN masuk ke SATU Puskesmas.
Jika dikali 12 Puskesmas, maka angkanya mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Uang publik yang seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, dan kepada nakes dalam bentuk hak yang layak.
Lalu, ke mana uang itu mengalir? Dan mengapa masih ada nakes yang mengaku kadang dibayar, kadang tidak? Pertanyaan itu kini menunggu jawaban.
Kini, bola ada di tangan pengawas.
Pihak audit Inspektorat diharapkan dapat segera turun tangan dan melakukan tindakan. Bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan agar pelayanan kesehatan semakin membaik.
Karena jika dibiarkan, bukan hanya nakes yang lelah dan ketakutan. Citra pelayanan kesehatan akan semakin buruk di mata masyarakat Aceh Singkil.
Masyarakat berhak atas data yang jujur. Tenaga kesehatan berhak atas hak yang pasti. Dan Aceh Singkil berhak atas pelayanan kesehatan yang benar-benar melayani, bukan sekadar melapor.
Dari Aceh Singkil, tim redaksi melaporkan.




























