RADARSINGKILCO SINGKIL – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mematangkan rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu melalui Rapat Pembahasan Laporan Antara Studi Kelayakan dan Masterplan di Aula Bappeda, Senin (9/11/2026).
Rapat dibuka Pj. Sekda Aceh Singkil, H. Edy Widodo, S.K.M., mewakili Bupati. Turut hadir Asisten I Junaidi, S.STP., M.Si., Plt. Kadis PUPR Ali Karya, S.T., sejumlah kepala SKPK, Camat Singkil, dan tim konsultan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Pj. Sekda, ditegaskan bahwa kawasan perkantoran terpadu merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memudahkan akses pelayanan publik, mengingat selama ini kantor pemerintahan masih tersebar di Kecamatan Singkil dan Singkil Utara.
Berdasarkan kajian awal, kawasan seluas kurang lebih 673 hektare di areal eks HGU PT Nafasindo, sesuai Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2021, berpotensi dikembangkan sebagai pusat pemerintahan terpadu.
Masterplan mengusung konsep kawasan modern yang mengintegrasikan Kantor Bupati, DPRK, dan kantor SKPK, dilengkapi danau, taman, serta fasilitas perdagangan, pendidikan, olahraga, perumahan, dan pusat kebudayaan.
“Kita ingin membangun kawasan pemerintahan yang modern tanpa kehilangan jati diri daerah, dengan mengangkat arsitektur rumah adat Sapo Belen Sinanggel, motif tenun khas Singkil, dan lima warna adat sebagai identitas kawasan,” demikian disampaikan Bupati.
Bupati mengingatkan bahwa rencana tersebut harus memperhatikan tantangan kondisi tanah gambut, potensi banjir, kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, dan kebutuhan investasi. Mengingat hasil kajian menyimpulkan layak dengan persyaratan, seluruh aspek teknis, hukum, lingkungan, dan pembiayaan harus dipastikan sebelum pembangunan dilaksanakan secara bertahap.
Seluruh SKPK juga diminta memastikan akurasi data kelembagaan dan kebutuhan ruang kantor, kesesuaian tata ruang, kepastian hukum lahan, strategi pembiayaan, serta mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan. Tim konsultan diminta mengakomodasi seluruh masukan, sementara camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan turut mengawal perencanaan.
“Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi ikhtiar menyiapkan pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih mudah, dan fondasi pembangunan bagi generasi mendatang,” tegas Bupati.
Menutup kegiatan, Pj. Sekda H. Edy Widodo menyampaikan optimisme bahwa melalui perencanaan matang, sinergi, dan komitmen bersama, kawasan perkantoran terpadu dapat diwujudkan secara bertahap sebagai tonggak kemajuan dan warisan pembangunan bagi Aceh Singkil.
