RADAR SINGKIL – Jagat maya dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan aksi sejumlah emak-emak berjoget di teras Kantor Bupati Aceh Singkil. Aksi tersebut terjadi di tengah-tengah demonstrasi penyampaian aspirasi masyarakat pada Senin (08/06/2026) lalu.
Menanggapi viralnya video tersebut, Koordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka (GEMUKA), Buyung Sanang, angkat bicara. Ia membenarkan adanya peristiwa tersebut, namun meminta semua pihak melihat konteks situasi di lapangan secara utuh.
Menurut Buyung, aksi joget itu spontan terjadi karena massa aksi didera kejenuhan akibat menunggu kepastian dari Bupati Aceh Singkil untuk menandatangani surat pernyataan terkait tuntutan hak-hak korban banjir dan tanah longsor tahun 2025.
”Kami melihat peristiwa itu sebagai gambaran bahwa kondisi Aceh Singkil saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Masyarakat datang membawa harapan dan tuntutan yang menyangkut hak-hak korban bencana, namun harus menunggu dalam waktu yang cukup lama tanpa kepastian yang jelas,” ujar Buyung, Selasa (09/06/2026).
Buyung juga menyoroti keberadaan para pejabat pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), personel Satpol PP, hingga Wilayatul Hisbah (WH) yang berada di lokasi saat peristiwa itu berlangsung. Jika aksi tersebut dinilai melanggar etika atau marwah daerah, ia mempertanyakan mengapa tidak ada tindakan pencegahan dari aparat berwenang di sana.
”Kalau memang tindakan itu dianggap tidak pantas atau mencederai marwah daerah, tentu pertanyaannya bukan hanya ditujukan kepada penyelenggara aksi. Saat itu banyak pihak yang menyaksikan secara langsung, termasuk unsur pemerintah dan aparat penegak qanun. Mengapa tidak ada yang melakukan pembinaan atau pencegahan saat kejadian berlangsung?” cetusnya.
Dari sisi penyelenggara aksi, Buyung menegaskan pihaknya sengaja menghindari tindakan represif demi menjaga situasi agar tetap kondusif dan mencegah gesekan emosional yang bisa memicu kerusuhan.
Mengenai pandangan moral dan keagamaan, GEMUKA menyatakan sangat menghormati peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil.
Kendati demikian, Buyung berharap MPU dan publik bisa melihat akar masalahnya secara objektif, bukan hanya fokus pada potongan video yang viral.
Di akhir penyataannya, Buyung mengingatkan kembali tujuan utama pergerakan mereka yang jauh lebih krusial bagi hajat hidup orang banyak.
Fokus Utama,Memperjuangkan hak-hak korban banjir dan tanah longsor 2025. Warga masih menanti realisasi berbagai bantuan yang dijanjikan pemerintah daerah.
”Jangan sampai substansi perjuangan masyarakat justru tenggelam karena perdebatan mengenai satu peristiwa yang terjadi akibat kejenuhan massa menunggu kepastian dari pemerintah daerah,” pungkas Buyung.




























